DILEMA PEGAWAI KONTRAK PNS GAJI DIBAWAH UMR

Repost Dari : http://www.gresnews.com/mobile/berita/politik/1430222-dilema-pegawai-kontrak-pns-gaji-dibawah-umr/

Sabtu, 22 Februari 2014 WIB
JAKARTA, GRESNEWS.COM – Hak-hak para pekerja alih daya atau outsourcing banyak yang diabaikan. Ada yang mendapatkan gaji tak layak hingga penerapan sistem kontrak yang berlaku seumur hidup. Namun hal itu bukan hanya menimpa pekerja outsourcing di swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi juga menimpa tenaga kerja kontrak atau honorer di Kementerian atau lembaga tinggi negara.
Gresnews.com menemui tenaga kerja kontrak di salah satu Kementerian area Jalan Merdeka, Jakarta Pusat. Pekerja kontrak yang enggan namanya dipublikasikan ini mengaku dirinya kerap direpotkan saat mengurus persoalan gaji. Penerimaan gaji kontrak yang ia terima tidak pernah tepat waktu akibat proses birokrasi yang berbelit-belit. Bahkan istrinya pun selalu bertanya ditiap menjelang akhir bulan apakah dirinya mendapatkan gaji atau tidak.
“Ya memang selalu direpotkan kalau mengurus gaji. Ini sampai minggu ketiga Februari, gaji bulan Januari belum cair juga,” kata sumber kepada Gresnews.com, Jakarta, Sabtu (22/2).
Begitu juga, salah satu sumber tenaga kerja kontrak yang bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dia mengaku untuk penerimaan gajinya di Kemenpora pada saat masuk di tahun 2012 sebesar Rp750 ribu padahal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI saat itu sekitar Rp1,5 juta.
Hingga saat ini dia mengaku masih menerima gaji dibawah upah minimum yaitu sebesar Rp1,9 juta, padahal upah minimum DKI itu sekitar Rp2,4 juta. Tapi porsi kerjanya melebihi dari pegawai negeri sipil (PNS) lainnya.
“Saya bingung, saya kerja buat negara. Tapi saya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya oleh negara,” kata sumber tersebut kepada Gresnews.com, Jakarta, Sabtu (22/2).
Sementara Kepala Biro Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Hamra Samal mengaku memang di Kementeriannya masih mempekerjakan tenaga kerja kontrak tetapi dia menjamin untuk permasalahan gaji sudah diatas upah minimum. Kendati demikian, Hamra mengungkapkan permasalahan tenaga kerja outsourcing ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diperuntukkan perusahaan.
Namun untuk ketentuan tenaga kerja honorer di setiap Kementerian dan Lembaga Negara, dia mengaku belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja kontrak. “Kalau kita di Kementerian BUMN, kita pasti memperhitungkan soal UMP,” kata Hamra kepada Gresnews.com, Jakarta, Sabtu (22/2).
Hamra menjelaskan permasalahan keterlambatan pembayaran gaji untuk tenaga kerja kontrak sangatlah wajar karena rumusan gaji tenaga kerja kontrak masuk kedalam Rencana Kerja Anggaran Lembaga/Kementerian dan itu diatur didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bahkan dia mengungkapkan memang pada bulan Januari pembayaran gaji mengalami keterlambatan karena biasanya pada awal tahun APBN masih belum cair. Hal itu bukan hanya menimpa tenaga kerja kontrak tetapi juga pegawai tetap.
Menanggapi hal itu anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh menilai permasalahan tenaga kerja kontrak sangat ironis karena dengan basis kontrak nantinya bisa selamanya terus menjadi tenaga kontrak karena tidak ada aturan yang mengatur masalah itu secara rinci. Sedangkan UU Ketenagakerjaan setelah dua tahun kontrak nantinya harus menjadi pegawai tetap.
Menurutnya tenaga kerja kontrak di lembaga dan instansi pemerintah diatur oleh UU Kepegawaian. “Jelas di sini ada hak-hak ketenagakerjaan yang hilang bagi pegawai honorer di lembaga dan instansi pemerintah,” kata Poempida kepada Gresnews.com, Jakarta, Sabtu (22/2).
Ia menilai para PNS memerlukan tenaga kerja honorer untuk membantu dan melayani para PNS. Secara konseptual hal tersebut tidaklah benar karena praktek tersebut sama dengan praktik feodalisme yang merugikan tenaga kerja honorer.
Dia mengatakan jika gaji para tenaga kerja honorer mengalami keterlambatan, dengan alasan apapun para pekerja honorer bisa menuntut karena gaji adalah haknya yang paling dasar dan dilindungi oleh konstitusi yaitu mendapatkan penghidupan yang layak.
“Sudah statusnya tidak pasti dalam konteks hak ketenagakerjaan kok malah gajinya bermasalah. Saya pribadi melihat harus ada reformasi total masalah tenaga kerja kontrak PNS ini,” kata Poempida.
Bahkan Poempida menilai permasalahan tenaga kerja kontrak sama saja seperti Negara menindas warga negaranya dengan tidak memberikan kehidupan yang layak. Hal itu pun sudah terlampau lama sekali dibiarkan. Untuk itu, dia mengaku akan mencari solusi memecahkan permasalahan tenaga kerja kontrak.

Reporter : Heronimus Ronito KS
Redaktur : Muhammad Fasabeni

ADAKAH UMR UNTUK TENAGA KONTRAK DI INSTANSI PEMERINTAH???

Repost Dari : https://bilixsosialserang.wordpress.com/2012/10/29/adakah-umr-untuk-tenaga-kontrak-di-instansi-pemerintah/

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.
Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).
Saat ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilahUpah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
UMR (Upah minimum regional) selama ini identik dengan buruh atau karyawan swasta lainnya. Seringkali kita mendengar demo buruh menuntut kenaikan gaji agar disetarakan dengan UMR. Tapi pernahkah kita mendengar demo tenaga kerja kontrak di instansi pemerintahan menuntut hal tersebut?
Saat ini UMR untuk buruh dan pegawai swasta di Provinsi Banten berkisar antara Rp. 900.000 hingga Rp.1.400.000, sementara insentif tenaga kerja kontrak di instansi pemerintahan lebih rendah. Hal ini bisa dilihat dari gaji/insentif guru honorer sekolah dasar, sebagai tenaga kerja kontrak instansi pemerintah yang terbanyak, hanya berkisar dari Rp. 250.000-Rp. 500.000 dan tali asih untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya Rp. 250.000. Sebagian Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Instansi Pemerintah yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan sedikit lebih beruntung dengan gaji yang hanya sedikit dibawah atau bahkan sudah setara dengan UMR bagi buruh, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Karena tenaga kerja kontrak instansi pemerintah lebih banyak yang bekerja di tingkat bawah.
Selama ini,  TKK instansi pemerintah terkesan sabar karena kebanyakan dari mereka berharap untuk dapat diangkat menjadi PNS dengan pengabdian mereka meskipun harus menanti bertahun-tahun. Masalahnya, apakah pemerintah tidak pernah memikirkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) bagi para TKK di instansi pemerintah? Apakah hanya buruh dan pegawai kontrak swasta saja yang membutuhkan hidup layak? Apakah sebagai TKK di instansi pemerintah hanya wajib mengabdikan diri tanpa di perhitungkan haknya untuk mendapatkan kehidupan layak? Padahal dalam pandangan umum, Tenaga Kerja Kontrak instansi pemerintah dipandang sebagai golongan mampu dan berkecukupan, tapi nyatanya mereka termasuk kedalam golongan miskin karena hanya berpenghasilan kurang dari 500.000/bulan. Sudah saatnya kini Pemerintah di Negara kita tercinta ini memikirkan Upah Minimum Regional yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak bagi para Tenaga Kerja Kontrak di Instansi Pemerintah.

Sekarang bagaimana dengan tanggapan pemerintah dan apa yang akan di lakukan kedepannya untuk para Tenaga Kerja Kontrak/Honorer di instansi pemerintahan?

Pontianak, 26 Mei 2015
(Bagaimana Dan Apa Tanggapan Pemerintah Tentang Standar Upah Minimum Untuk Tenaga Kerja Kontrak/Honorer Di Instansi Pemerintah ?!?!?)

Iklan